Website Resmi INSPEKTORAT Kota Bima

Standar Operasional Prosedur

No	Nama	Keterangan
1	SOP EDUKASI ANTI KORUPSI	SOP
2	SOP INVESTIGASI PENANGANAN PENYUAPAN	SOP
3	SOP PENGENDALIAN GRATIFIKASI	SOP
4	SOP PENANGANAN DAN PENYELESAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	SOP
5	SOP PELAKSANAAN REVIU DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	SOP
6	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	PERWALI NO 09 THN 2016
7	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT	PERWALI NO 35 THN 2016
8	KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERWALI NO. 37 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMKOT BIMA	KEPUTUSAN WALIKOTA NO 30 THN 2016
9	KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN 5 HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA	KEPUTUSAN WALIKOTA NO 1 THN 2012
10	INTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR	INSTRUKSI MENDAGRI NO 180 THN 2016
11	INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	INPRES NO 7 THN 2015
12	PERMENDAGRI RI NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018	PERMENDAGRI NO 110 THN 2017
13	UU REPUPLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	UU NO 5 THN 2014
14	PERPRES RI NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR	PERPRES NO 87 THN 2016
15	PERPRES RI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	PERPRES NO 29 THN 2014
16	PERMENPAN RB NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APIP	PERMEN PAN RB NO 19 THN 2009
17	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS	PP NO 53 THN 2010
18	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	PP NO 60 THN 2008
19	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS	PP NO 42 THN 2004
20	SOP AUDIT INVESTIGATIF YANG BERSUMBER DARI PENGEMBANGAN KEGIATAN PENGAWASAN	SOP
21	SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	SOP
22	SOP PKS	SOP
23	SOP JASA ADVISORY	SOP
24	SOP IKHTISAR HASIL PENGAWASAN	SOP
25	SOP CRASH PROGRAM	SOP
26	SOP REWARD DAN PUSNISHMENT	SOP
27	SOP RAPAT INTERNAL	SOP
28	SOP PERMINTAAN DATA OBRIK	SOP
29	SOP Pemeriksaan Reguler	SOP
30	SOP PEMERIKSAAN KHUSUS	SOP
31	SOP Auditi Tidak Memberikan Data	SOP
32	SOP AUDIT KINERJA	SOP
33	SOP KEARSIPAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN	SOP
34	SOP WHISTLEBLOWING SYSTEM	SOP
35	SOP Audit Investigatif yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat	SOP
36	SOP Audit Investigatif yang Bersumber dari Permintaan Instansi Penyidik	SOP
37	SOP Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	SOP
38	SOP Pengaduan Masyarakat	SOP
39	SOP Audit Investigatif yang Bersumber dari Permintaan Pimpinan Objek Penugasan	SOP

Standar Operasional Prosedur

Berita Terkini

Inspektorat Kota Bima mengikuti kegiatan Asistensi Penyusutan Arsip Statis bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

Inspektorat Kota Bima Mengikuti Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah Kota Bima dengan Kejaksaan Negeri Bima

Inspektur Kota Bima Menjadi Narasumber Bimtek Penguatan Pengelola Dana Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Dikpora Kota Bima

Pemerintah Kota Bima Ikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di kantor BPKP Perwakilan Provinsi NTB

Inspektorat Kota Bima melakukan Kampanye Budaya Antikorupsi dan Tolak Gratifikasi